iTimes - Informasi DPR secara resmi menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi terdapat dalam sebuah video yang tayang di Youtube.
Itu terlihat dari beredarnya Channel Youtube Kajian Online dalam sebuah video berjudul "RESMI DPR TUNDA PEMULU 2024, dan PERPANJANG Masa Jabatan Presiden Jokowi 2-3 Tahun!!" yang tayang pada Rabu 2 Maret 2022.
Video tersebut juga diperkuat dengan tumbnail dengan judul "2024 Tidak Ada Pemilu. Resmi DPR Tunda Pemilu 2024. Masa Jabatan Presiden Diperpanjang,".
Bisakah pemilu ditunda?
Menurut UU No. 7 tahun 2017, pemilu bisa ditunda dalam kondisi darurat yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.
Namun aturan itu hanya berlaku bila tahapan pemilu sudah berjalan. Itu pun masih dalam kerangka konstitusi
Ketua DPR RI sekaligus salah satu Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menegaskan bahwa dirinya menolak wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut Dia, Pemilu 2024 sudah disepakati DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan selepas lawatannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Selasa (15/3/2022).
Ia menyinggung bahwa lembaga-lembaga negara yang berwenang sudah memutuskan tanggal berlangsungnya pemilu.
"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Itu," tegas Puan.
Disisi Lain, Benarkan demikian? Dan lalu seperti apa fakta yang sebenarnya?
Dilansir dari Laman Nkripost, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.
Hal itu menjadi ramai diperbincangkan karena dianggap tidak valid.
Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho membongkar klaim big data Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Catur, Luhut Binsar terlihat tidak mengetahui arti dari big data sehingga memicu polemik penundaan Pemilu 2024.
“Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya,” ucap Catur kepada GenPI.co, Selasa (22/3).
Catur menjelaskan Luhut Binsar Pandjaitan terlihat asal melemparkan isu big data kepada masyarakat..
“Jangan-jangan beliau juga nggak paham apa yang dimaksud big data itu. Kalau big data hasil dari media sosial, itu belum bisa merepresentasikan suara rakyat Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menduga alasan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mau membongkar big data, karena memang tidak mengetahui apa artinya.
“Jadi, banyak akun fake dan akun bot yang digunakan sebagai alat propaganda di dunia siber oleh para buzzer,” imbuhnya.
Menurut dia, pergerakan media sosial bisa dimanipulasi karena terdapat akun-akun bodong yang bisa mengisi survei tersebut, Sebab data tersebut belum tentu benar karena banyak cacatnya. (*/Red)
(Tim Network News)