 |
| Ket : Kegiatan Saat Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Kab. Bone - Prov. Sulsel |
iTimes - Tantangan pertanian akan semakin besar ke depan. Ancaman krisis pangan pun semakin nyata. Hal ini karena adanya dampak pandemi yang menyebabkan perekonomian dunia melambat, dan terjadinya perubahan iklim ekstrem secara global.
Dikutip dari akun resmi Instagram Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Mengatakan Untuk itu, kita harus waspada, berhati-hati, dan tidak lengah dalam menyediakan kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri. Peningkatan produksi pangan harus menjadi fokus dan agenda utama saat ini.
"Saya mengajak semua pihak untuk mulai menggunakan praktik budidaya pertanian yang lebih efisien, murah, dan ramah lingkungan. Kita juga harus berani memulai cara-cara baru dalam usaha tani yang bisa meningkatkan produksi pangan." Ucapnya.
Kementerian Pertanian akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan dan produktivitas pertanian.
Diantaranya dengan meningkatkan luas tanam dengan optimalisasi lahan, penambahan indeks pertanaman, perbaikan budidaya on farm, dan pengembangan sistem pertanian yang terintegrasi. Ditambah dengan peningkatan kapasitas SDM Pertanian yang mumpuni.
Baca Juga : WHO Temukan Varian Baru Covid Bernama Omícron XE, 10 Kali Lebih Cepat Menular Dari Variant Sebelumnya
"Inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan berbagai terobosan dan lompatan ke depan. Kita manfaatkan segala inovasi dan teknologi untuk menopang sumber kehidupan kita." Pungkas Syahrul.
Disisi lain menuai banyak pertanyaan dan kritikan, Seperti halnya dilansir dari laman CNBC Indonesia.
Kementerian Pertanian (Kementan) menghabiskan sekitar Rp1,1 triliun untuk biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2021. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR bersama Eselon I Kementan, Senin (04/04/2022).
"Saya mau tahu biaya operasional anda berapa setahun? Setahun berapa 2021?," kata Ketua Komisi IV Sudin saat hendak menutup RDP.
Merespons pertanyaan itu, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, pihaknya mengalokasikan sekitar 10% dari total anggaran untuk biaya perjalanan dinas.
Baca Juga : Panglima TNI Keluarkan Aturan Dan Syarat Baru Masuk TNI, Semua Wajib Tau!!!
"Total kami yang kami alokasikan itu sekitar maksimal 10% dari anggaran yang ada. Nilainya, kalau dari total kami kan Rp14 triliun, dikurangi biaya mengikat dan sebagainya itu Rp3,2 triliun, berarti masih ada sekitar Rp11 triliun. Nah itu kurang lebih 10%-nya, itu paling banyak 10% untuk perjalanan dinas," Beber Kasdi.
Sudin pun membandingkan Kementan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Jadi perjalanan dinas selama Covid-19 sekitar Rp1,1 triliun? Wow, dahsyat juga nih. Apalagi kalau nggak Covid-19 nih? Rp2 triliun nggak cukup nih. Anda sama sana, Kementerian Kehutanan (KLHK) lebih banyak mana pegawainya?" kata Sudin.
Menurut Kasdi, Kementan memiliki lebih banyak pegawai. "O..berarti Pertanian kurang pintar menggunakan anggarannya. Di sana setahun 2022 Rp1,2 triliun perjalanan dinas, tapi setahu saya Menteri nggak pernah ke mana-mana. Cuma sekali-sekali saja. Berarti anda kurang banyak, tambah lagi.
Anda tahu berapa anggaran perjalanan DPR?
Kami itu cuma dapat anggaran Rp25 miliar setahun. Jadi, jangan nanti biaya perjalanan dinas dipakai ini itu. Kemah jaringan petani? Tolong jangan ada macam-macam di Kementerian Pertanian. Apa gunanya untuk petani saya, apa manfaatnya? Kemah jaringan petani?, " Tegas Sudin. (*/Red)
(Tim Network News)