iTimes - Mahasiswa Unhas yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unhas sudah turun kejalan lakukan aksi demo tuntut pemerintahan jokowi atas segala permasalahan di tanah air, Rabu (06/04/2022).
Sebelumnya dikabarkan Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau Unhas ini bakal bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI. Berencana bakal geruduk Istana di Jakarta.
Rencana demo mahasiswa ini terkait dengan penolakan 3 periode Jokowi dan penolakan rencana penundaan Pemilu.
Dimana sebelumnya Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI telah menyerukan aksi nasional menuntut jawaban pemerintah atas berbagai tuntutan.
BEM SI secara terbuka mengajak seluruh BEM dari kampus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif mulai Senin (11/4/2022).
Baca Juga : Presiden Murkah, Jokowi Tegaskan Menteri Stop Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024
Diketahui, Ketua BEM Universitas Hasanuddin atau Unhas Imam Mobilingo pun telah menyatakan siap berpartisipasi dalam aksi serentak tersebut.
Dilansir dari laman tribuntimur, Saat ini, dirinya menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan beberapa hal menuju aksi nasional.
"Kita siapkan anggota untuk bergabung langsung dengan aliansi BEM Seluruh Indonesia di Jakarta," ujar Imam, senin (4/4/2022) sore
"Insyallah akan berangkat ke Jakarta tanggal 7 April," sambungnya.
Aksi Geruduk Istana ini merupakan upaya Mahasiswa untuk menuntut jawaban atas keluhan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, BEM SI telah melayangkan 6 tuntutan kepada Pemerintah RI.
Tuntutan ini terkait dengan keresahan masyarakat mengenai stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Baca Juga : Tiga Skenario Rezim Jokowi Bakal Tumbang Sebelum 2024
Selain itu juga untuk merespon isu terkait masa jabatan presiden 3 Tahun.
"Kita ingin menyampaikan suara rakyat, ini juga merupakan fungsi kami sebagai mahasiawa. Penyambung lidah rakyat," ujar Imam Mobilingo.
Untuk aksi wilayah Makassar, Imam menyampaikan masih akan dilaksanakan konsolidasi bersama seluruh BEM Kampus se-Makassar.
"Kita akan konsolidasi juga tanggal 7 nanti," ujar Imam.
Adapun Ke-enam Tuntutan Tersebut ialah:
1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak, lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara.
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah. Terkait dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.
Baca Juga : Panglima TNI Jendral (Purn) Gator Nurmantyo, Angkat Bicara Soal Bisakah Keturunan PKI Masuk TNI
3. Mendesak dan menuntut jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Kemudian, menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan Janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Melalui tuntutan ini, Mahasiswa seluruh Indonesia masih menunggu jawaban dan langkah strategis dari pihak pemerintah RI.
Respon Istana.
Sejumlah elemen mahasiswa menyatakan akan mengerahkan demo besar-besaran jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir.
Menanggapi rencana tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menyatakan isu soal perpanjangan masa jabatan presiden sudah berulang kali dijawab oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Siap-siap!!!, Pemerintah Kembali Akan Beri Bantuan Subsidi Upah (BSU) Bagi Pekerja
“Isu ini sudah berkali-kali dijawab presiden,” ujar Faldo dalam pernyataan video yang diterima KOMPAS TV, Selasa (5/4/2022).
Dia mengatakan, karena sudah berkali-kali dijawab presiden, maka tidak perlu lagi terus mengangkat isu soa sikap presiden dalam polemik perpanjangan masa jabatan.
“Jadi isunya tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Karena negara ini sudah memiliki sistemnya sendiri” katanya.
Faldo menyatakan sikap presiden sudah cukup jelas yakni akan tunduk dan taat kepada konstitusi dan juga setia kepada sumpah jabatannya.
Namun Faldo juga mengatakan setiap pernyataan aspirasi, termasuk dari mahasiswa tidak akan dilarang. Bahkan jika memang mahasiswa ingin merencanakan demo besar-besaran.
“Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu mempErhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun, yah silakaan saja, tidak mungkin dilarang-larang karena ini negara demokrasi,” paparnya.
Meski demikian dia mengingatkan bahwa tidak semua wacana yang muncul ke publik, adalah perintah atau keinginan Presiden Joko Widodo.
“Kami perlu ingatkan adalah hal ini tidak harus sedikir-sedikit perintah presiden, maunya presiden, karena negara ini sudah punya sIstem,” urainya.
Sebab, Faldo menyebut, isu soal perpanjangan masa jabatan presiden pertamakali digulirkan oleh partai politik dan kelompok masyarakat sipil.
Yah silakan saja berpendapat yang jelas, kata Faldo, fokus pemerintah saat ini adalah menangani masalah pandemi Covid 19, mempersiapkan mudik IdulFITRIi, dan juga menjaga harga-harga bahan pokok.
“Di luar itu hanya bunga-bunga kembang api buat kami,” terangnya.(*/Red)
(Tim Network News)