 |
| Ket : Tim Kuasa Hukum DPP JMBI Dedi Damanik, SH (Kiri) Dan adi Soetrisno, SH (Kanan). |
iTimes - Proses penyidikan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek pengadaan toilet pintar (smart toilet) tahun anggaran 2018 dengan nilai Rp19 miliar pada beberapa sekolah SDN dan SMPN di sejumlah Kecamatan, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Menanggapi hal ini, tim hukum DPP JMBI Hadi Soetrisno, SH mendukung kinerja Kajari Makassar, merespons cepat aduan masyarakat sehubungan dengan adanya indikasi koruptif pada proyek smart toilet tersebut.
"Selaku tim hukum DPP JMBI kami mendukung Kepala Kejari Makassar Andi Sundari beserta timnya, telah menindak lanjuti hasil aduan masyarakat terkait dugaan korupsi smart toilet, namun hal ini jangan ada pihak-pihak lain mengambil kesempatan untuk mengiring/merusak elektabilitas Walikota Makassar, apalagi menyerang pribadinya dengan tudingan tidak berdasar, "tutur Hadi Soetrisno".
Baca Juga : Tim AWPI Jabodetabek Dampingi Pertemuan Istri Alm. Rifki Rifaldi Dengan PT. Yongjin Javasuka
Lebih lanjut, Hadi Soetrisno mengatakan, bahwa Walikota Kota Makassar (Danny Pomanto) telah menegaskan bahwa smart toilet tidak masuk dalam program prioritasnya dan item kegiatan juga tidak di masukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Pemkot Makassar, serta anggaran smart toilet tidak di masukkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
"Itu sudah jelas-jelas disampaikan Danny Pomanto melalui beberapa media, jadi dalam hal ini, Tim hukum DPP JMBI mengamati Proyek smart toilet dan lainnya jangan sampai ditunggangi kepentingan pribadi untuk menyerang elektabilitas untuk kepentingan politik tertentu, "ucapnya.
Ketua Bidang Hukum Dedi Damanik, SH menambahkan kami akan memantau perkembangan kasus smart toilet dan lainnya, tentunya sepanjang berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme hukum, tanpa ditunggangi kepentingan tertentu yang bertujuan untuk merusak dan menyerang elektabilitas atau pribadi Walikota Makassar (Danny Pomanto).
"Kami apresiasi apa yang dilakukan penegak hukum, dalam hal ini Kajari Makassar beserta jajarannya, dan kami juga berharap jangan menggunakan momen ini untuk menyerang pribadi atau membentuk opini negatif dengan tujuan tertentu, sehingga itu bisa berdampak melanggar hukum, kami yakin Walikota Makassar dalam hal ini Danny Pomanto merespon baik, sepanjang untuk menyelamatkan kerugian negara dari ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, "tutup Dedi Damanik Tim hukum DPP JMBI.
Tags:
Hukrim