 |
| Ket : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2020. |
iTimes | official.kpk - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 4 perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020.
Tim pemeriksa BPK Provinsi Sulawesi Selatan menemukan beberapa proyek yang anggarannya di mark-up dan tidak sesuai dengan kontrak. ER (Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) kemudian melakukan kesepakatan dengan tim pemeriksa untuk merekayasa temuan tersebut. Tim pemeriksa diduga menerima uang secara bertahap sekitar Rp2,8 miliar.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan terdakwa Nurdin Abdullah (Mantan Gubernur Sulawesi Selatan) atas kasus penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020-2021.
Baca Juga : Polda Sulsel, Berhasil Ungkap Dugaan Bisnis Judi Online
Tahapan pertanggungjawaban seharusnya menjadi proses untuk menguji kesesuaian pelaksanaan anggaran negara, seharusnya tidak disalahgunakan dengan melakukan permufakatan jahat dan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak-pihak tertentu.
Sebelumnya juga telah diberitakan terkait hal penangkapan empat perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulsel.
Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemerintah Provinsi Sulsel tahun 2020.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan empat orang itu adalah pihak penerima suap. Mereka adalah Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara atau Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Andy Sonny (AS) dan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM).
Baca Juga : Direktur CLA Law Firm, Hadiri Acara Silahturahmi Para Pejabat Dan Pengusaha Yang Digelar Pangdam XIV/Hasanuddin
Lalu, mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel atau Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW) dan Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel atau Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel Gilang Gumilar (GG).
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022," ujar Alex dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/8).
Andy Sonny ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih. Sementara Yohanes Binur Haryanto Manik, Wahid Ikhsan Wahyudin, dan Gilang Gumilar ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1.
Baca Juga : BPK Temukan Dugaan Penyalahgunaan Makan Dan Minum, LSM INAKOR Minta BPK Audit Dana Reses DPRD Gowa
Mereka diduga menerima suap dengan jumlah total Rp2,8 miliar. Selain itu, mereka diminta memanipulasi temuan dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di dalam laporan keuangan Pemprov Sulsel. Hasil pekerjaan juga disebut tidak sesuai dengan nilai kontrak.
"Uang yang diduga diterima secara bertahap oleh YBHM, WIW dan GG dengan keseluruhan sejumlah sekitar Rp2,8 Miliar dan AS turut diduga mendapatkan bagian Rp100 juta yang digunakan untuk mengurus kenaikan jabatan menjadi Kepala BPK Perwakilan," jelas Alex.
KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER) sebagai tersangka atau tepatnya pihak pemberi dalam perkara ini.
Kendati demikian, Edy Rahmat tidak tampak dalam jumpa pers penahanan hari ini. Diketahui, dia sedang menjalani masa hukuman 4 tahun penjara di Lapas Sukamiskin sejak Desember 2021.
Diketahui, Edy Rahmat juga mendapatkan jatah sejumlah sekitar Rp324 juta dalam perkara ini.
Baca Juga : 10 Tersangka Jadi Tahanan Kajari Makassar Untuk Disidang, Akibat Kasus Korupsi RS Fatimah
KPK juga masih akan melakukan pendalaman terkait dugaan aliran uang dalam pengurusan laporan keuangan Pemprov Sulsel ini.
Atas perbuatannya, Edy Rahmat sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara Andy Sonny, Yohanes Binur Haryanto Manik, Wahid Ikhsan Wahyudin, dan Gilang Gumilar sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dan gratifikasi proyek yang telah menyeret mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat ke penjara.
Tonton Juga Videonya