 |
| Ket : Hindari penyalahgunaan Asset Negara, BBWS Pompengan Jeneberang Bersama Kodam XIV/Hasanuddin perkuat sinergitas |
iTimes - Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang melalui Ditjen SDA Kementerian PUPR RI mulai menata Bendungan Bili-Bili.
Hal ini ditandai dengan Kerjasama Kodam XIV/Hasanuddin dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang saat menggelar upacara pembukaan karya Bakti TNI TA 2022 Dalam rangka pemeliharaan objek vital negara (Bendungan Bili-bili). Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Parangloe, Jumat (26/8/2022).
Hadir dalam acara tersebut, Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XIV Hasanuddin, Kolonel Wirawan. Hadir Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Djaja Soekarno, Kepala bagian umum dan tata usaha BBWS Pompengan Jeneberang Mat Nasir, SH, M.S.P. PPK OP III SDA, Asriani, Dandim 1409 Gowa, Letkol Infanteri Muhammad Isnaeni Natsir, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Andi Tenri Tahri, Lurah Bontoparang, H Syahbandar serta TNI/Polri.
Dalam sambutannya Aster Kasdam XIV Hasanuddin, Kolonel Wirawan menyatakan prihatin terhadap aktivitas yang dapat membahayakan lingkungan sekitar waduk Bili-Bili.
Baca Juga : Detik-detik Irjen Ferdi Sambo Dikawal Ketak Oleh Polisi Bersenjata Masuk Ke Ruang Sidang
Salah satu yang disoroti ialah aktivitas penambangan ilegal. Menurut dia, penambangan ilegal ini tak hanya merusak lingkungan DAS Jeneberang. Tetapi juga dapat membahayakan stabilitas Bendungan Bili-Bili.
“Gara-gara penambangan ilegal, dua bangunan penahan sedimen jebol. Ini sangat berbahaya. Bisa menimbulkan tsunami di bawah bendungan,” ujar Wirawan.
Lebih lanjut Wirawan menambahkan kondisi seperti ini tak boleh dibiarkan. Sebab menyangkut keselamatan orang banyak. Apalagi, Bendungan Bili-Bili merupakan salah satu obyek vital yang mesti dijaga.
Pihaknya pun, telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus. Tugas satgas khusus ini mengamankan aset negara di Bendungan Bili-Bili.
Baca Juga : Buntut Panjang Dugaan Korupsi Mantan Gubernur Sulsel, KPK Menahan 4 Perwakilan BPK Sulsel
Termasuk menertibkan tambang ilegal dan bangunan liar yang melanggar di Waduk Bili-Bili.
Perwira TNI berpangkat tiga bunga di pundak itu menerangkan, proses penertiban akan diawali dengan pendekatan persuasif melalui sosialisasi.
Apabila upaya persuasif telah ditempuh namun tak diindahkan oleh oknum penambang liar dan pemilik bangunan, maka Satgas baru bertindak tegas.
“Jadi Satgas harus jelas progressnya. Sosialisasi dulu. Kalau upaya persuasif ini gagal, baru tindak tegas,” terangnya.
Kolonel Irawan mengungkapkan, perlu ada perubahan mindset demi menjaga eksistensi bendungan Bili-Bili.
Baca Juga : Direktur CLA Law Firm, Hadiri Acara Silahturahmi Para Pejabat Dan Pengusaha Yang Digelar Pangdam XIV/Hasanuddin
“Jangan gegara berpikir sesaat, tapi dampaknya merugikan masyarakat banyak. Mindset ini harus diubah. Bayangkan jika sand pocket rusak karena penambangan. Ratusan uang negara terbuang percuma,” bebernya.
Kata Pihak BBWS Pompengan Jeneberang
Ir. Djaya Sukarno, M.Eng sebagai Kepala BBWS Pompengan Jeneberang mengatakan kegiatan ini adalah bentuk sinergitas antara pihak BBWS Pompengan Jeneberang dengan Kodam XIV/Hasanuddin untuk menjaga aset Negara.
“Tak boleh ada aktivitas penambangan di area genangan. Sebab sangat berbahaya terhadap kondisi bangunan. Bisa menimbulkan tsunami,” ungkapnya.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Djaya Soekarno menegaskan, aktivitas penambangan terutama di area genangan bendungan memang sangat berbahaya. Itu makanya, dilarang keras.
Baca Juga : Sat Resnarkoba Polres Donggala Ciduk 2 Remaja Selaku Kurir dan Pengguna di Lalundu
“Begitu pun juga soal bangunan. Jelas aturannya. Sepanjang zona litoral, tidak boleh ada bangunan berdiri,” sambung Djaya Soekarno.
Koordinator Sub Bendungan BBWSPJ, Firdaus menambahkan, kerja sama dengan TNI ini merupakan bagian dari program penataan Waduk Bili-Bili. Adapun luas aset Waduk Bili-Bili mencapai 1.800 hektare.
“Langkah awal penataan, kita bersama TNI melakukan pemasangan patok. Juga ada papan informasi yang dipasang bahwa ini lahan negara. Dilarang masuk atau dimanfaatkan lengkap ancaman pidananya,” tandasnya. (*/Red)