Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Kritik Pasal Penghinaan Lembaga Negara dan Pemerintah Jangan Dipidana

Ket : Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun
Artikel di bawah ini telah tayang di Merdeka.com

iTimes - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta aparat penegak hukum untuk cermat memproses laporan terkait pasal penghinaan presiden dan lembaga negara dalam KUHP yang baru. Menurut anggota Komisi III Fraksi PKS ini, jangan sampai kritik juga turut dipidana.

Hal ini menjadi salah satu catatan Fraksi PKS terhadap RKUHP yang baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

"Masalah yang berhubungan dengan masalah penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden oleh para penegak hukum harus dicermati dengan baik. Pada proses awal itu harus dicek betul apakah ini proses suatu penghinaan atau kritik," kata Adang ketika kunjungan kerja di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (6/12).

"Kalau kritik itu boleh-boleh saja. Tapi dalam batas penghinaan itu sudah pelanggaran hukum," imbuhnya.

Baca Juga : Polda Sulsel Periksa Walikota Makassar Sebagai Saksi Kasus Korupsi Kontainer

Adang bersama Wakil Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan anggota MKD Maman Imanulhaq melaksanakan kunjungan kerja di Polres Indramayu. Turut hadir Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif, Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Syaefudin, Kajari Kab. Indramayu Ajie Prasetya.

Salah satu agenda kunjungan kerja ini juga untuk menjelaskan kepada aparat penegak hukum pasal penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara itu. Penyidik perlu tahu konteks mana yang merupakan penghinaan, mana yang merupakan kritik.

"Kita hadir di sini dalam rangka menjelaskan penghinaan atau kritik didalami betul oleh para penyidik terutama dalam konteks penegakan hukum polri terdepan untuk laporan masyarakat itu tentang kasus-kasus yang berjalan," tutup Adang.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur tindak pidana penghinaan. Aturan ini mencabut pasal mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga : Dewan Pers Teken MoU dengan Polri, Kerja Jurnalis Harus Dilindungi

Dalam draf RKUHP bertanggal 30 November 2022, tindak pidana penghinaan diatur dalam Bab XVII. Dengan memuat lima sub bab yaitu pencemaran, fitnah, penghinaan ringan pengaduan fitnah dan persangkaan palsu.

Pada pengaturan tindak pidana fitnah, orang yang menyerang kehormatan atau nama baik dengan tuduhan akan dipidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika melalui gambar atau tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum akan dipidana paling lama satu tahun enam bulan.

Kemudian, orang yang tidak bisa membuktikan tuduhannya maka akan dipidana terkait fitnah dengan ancaman pidana paling lama empat tahun penjara. Untuk pembuktian, hanya dapat dilakukan bila hakim memandang perlu memeriksa kebenaran tuduhan untuk mempertimbangkan terdakwa melakukan perbuatan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri atau pejabat dituduh melakukan sesuatu dalam menjalankan tugas jabatannya.

Baca Juga : Hadiri HUT Ke 77 PGRI, Presiden Jokowi Minta Guru Tingkatkan Kapasitas untuk Cetak SDM Unggul

Dalam pasal 435, dijelaskan bila putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina bersalah, maka tidak dipidana karena fitnah. Jika dengan putusan pengadilan orang dihina dibebaskan dari tuduhan, putusan tersebut dianggap bukti sempurna tuduhan tidak benar.

Pada pasal 436, diatur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran terhadap orang lain tetapi secara lisan atau tulisan diterima kepadanya maka dipidana penghinaan ringan dengan ancaman penjara paling lama enam bulan.

Aturan penghinaan juga mengatur dalam pasal 437 tentang orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain kepada pejabat berwenang sehingga kehormatan atau nama baik diserang akan dipidana melakukan pengaduan fitnah. Dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Bagian terakhir tindak pidana penghinaan, yaitu orang melakukan perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana akan dipidana karena persangkaan palsu dengan ancaman kurungan paling lama empat tahun.

(Tim Network News)